Alasan Pengenaan Cukai Untuk Rokok Elektrik Vape

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang akan mengenakan pungutan cukai terhadap rokok elektrik. Beberapa negara  juga melakukan pengenaan pajak terhadap rokok elektrik dan sejenisnya. Namun sistem pengenaan tarif cukainya beragam, ada yang mengenakan tarif cukai spesifik dan ad-valorum sesuai dengan kebutuhan dari negara tersebut.

Berdasarkan beberapa studi literatur ditemukan beberapa perbedaan pengaturan terhadap produk rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan nama vape atau vapor di berbagai negara, di mana ada negara yang melegalkan, melarang, bahkan tidak mengatur secara jelas.

Cukai Untuk Rokok Elektrik di Indonesia

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijkan cukai untuk produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) seperti rokok elektrik (e-cigarette) dan cairan rokok elektrik (vape) yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Tarif yang dipatok sebesar 57 persen dari harga jual.

Aturan teknis dari kebijakan ini, berupa Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai. Beleid ini turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan berlaku bagi semua produk HPTL, baik domestik ataupun impor.

Latar belakang pengenaan cukai terhadap rokok elektrik (vape) di Indonesia bersifat intensifikasi, di mana pungutan cukai terhadap barang tersebut timbul karena telah memenuhi kriteria menurut Pasal 2 Undang Undang Cukai. Kandungan dari rokok elektrik ada yang terbuat dari tembakau sehingga secara hukum perlu dikenakan cukai.

Berdasarkan beberapa literatur perkembangan produk yang ada di DTFC (Direktorat Teknis & Fasilitas Cukai) Kementerian Keuangan RI, rokok elektrik generasi pertama mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 2009. Pada tahun 2011 DTFC pernah mengajukan usulan pengenaan cukai untuk produk shisha dan rokok elektronik namun yang disetujui untuk dikenakan cukai hanya produk shisha.

Industri vape dari tahun ke tahun, berdasarkan data dari asosiasi pengusaha rokok elektrik menunjukan bahwa perkembangan industri vape mulai marak pada periode 2015-2017 di mana pada tahun 2017 merupakan titik tertinggi jumlah toko produk vape selama 5 tahun terakhir atau dengan jumlah mencapai 4.000 toko.

Selain itu, berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan Direktorat Teknis & Fasilitas Cukai (DTFC) di 4 kota: Bali, Yogyakarta, Surabaya dan Bandung beberapa produk rokok elektrik memang terdapat yang impor, khususnya untuk device. Untuk konten device tersebut lebih banyak diproduksi secara lokal. Hal ini terkonfirmasi dari hasil diskusi dengan beberapa asosiasi pengusaha rokok elektrik.

Mengenai komponen dasar vape yang dipungut atau dikenakan cukai adalah cairan pengisi vape tersebut, lebih khusus yang mengandung ekstrak dan esens tembakau. Oleh karenanya, pengenaan cukai atas produk HPTL merupakan bagian dari upaya intensifikasi cukai.

Pertimbangan Pengenaan Tarif Cukai 57% Untuk Produk Vape

Berbeda dengan rokok konvensional yang terbagi dalam industri besar dan menengah, rokok elektrik tidak dikategorikan berdasarkan skala usahanya. Oleh karenanya sistem tarif cukainya bersifat tunggal, yaitu 57% dari Harga Jual Eceran (HJE) terhadap produksi pabrik besar maupun kecil.

Kanal Pengetahuan

1. Berdasarkan hasil survei internal DJBC, produk-produk Vape sebagian besar dikonsumsi oleh kalangan masyarakat menengah atas.

2. Secara regulasi UU Cukai memperbolehkan pengenaan tarif cukai maksimal sampai 57%

3. Berdasarkan hasil survei internal DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai):

  • Kemasan produk vape (e-liquid) yang paling banyak dipilih konsumen yaitu volume/isi 60 ml.
  • Produk vape dengan volume/isi 60 ml memiliki kisaran harga Rp 100.000,-
  • Produk tersebut rata-rata dihabiskan konsumen dalam satu minggu atau apabila dikonversi dalam harian setara dengan harga kemasan rokok sebesar Rp14.000.
  • Tarif cukai vape sebesar 57% diambil dengan mempertimbangkan tarif cukai rokok yang diproduksi pabrik golongan besar yang mencapai 54% dan jika ditambah pajak rokok dapat mencapai 59%.

4. Karakter produk Barang Kena Cukai (BKC) perlu dilakukan pengendalian konsumsi dan peredarannya diawasi.

5. Vape merupakan BKC baru sehingga perlu pengenaan tarif cukai yang optimum.

Beberapa pungutan cukai untuk rokok elektrik di negara lain.

  • Inggris, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 20% terhadap rokok elektrik yang digunakan konsumen, namun jika diatur sebagai obat-obatan maka hanya akan dikenakan PPN sebesar 5%.
  • Pajak liquid cigarette di Italia untuk tahun 2017 adalah 0,393 Euro per ml. Nilai tersebut terkait dengan Weighted Average Price (WAP) dari rokok tembakau yang dihitung setiap tahun. Sementara untuk final retail price dikenakan PPN sebesar 22% PPN.
  • Latvia mengenakan pajak e-liquid sebesar 0,01 Euro per ml dan sekitar 0,005 Euro per 1 mg nikotin. Sementara untuk final retail price dikenakan PPN sebesar 21%.
  • Portugal mengenakan cukai liquid cigarette sebesar 0,30 Euro per ml pada tahun 2017.
  • Korea mengenakan pungutan cukai yang sebanding dengan pajak dan retribusi (promo kesehatan nasional, konsusmsi tembakau, pendidikan lokal dan pajak konsumsi individu) terhadap e-cigarette yang mengandung nikotin senilai 1,799 won/ml cairan nikotin. Selain itu ada biaya limbah 24 won/20 catridge dan 10% PPN.
  • Togo mengenakan pungutan cukai terhadap e-cigarette dikenai bea/biaya dan tidak memenuhi syarat untuk pengecualian pajak dengan batas tertinggi 45%.

Dampak pengenaan cukai terhadap industri vape

Dari perspektif legal, pengenaan cukai bisa dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan kepastian berusaha pada sektor ini. Sementara dari sisi pengenaan pajak, Cukai merupakan pajak tidak langsung, oleh karenanya tax-burden dapat di-shifting forward ke konsumen. Terlebih melihat segmentasi pasarnya adalah menengah ke atas, maka pengaruh pengenaan cukai tetap ada tapi tidak terlalu lama gejolaknya.

Yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) adalah yang mengemas untuk penjualan eceran. Dalam hal pengecer hanya menjual saja, maka pengecer tersebut tidak memerlukan NPPBKC.

Mengenai tanggapan para pelaku dan pengguna vape dengan ditetapkannya sebesar 57% untuk tarif cukainya, respon awal pengusaha menolak mengingat tarif 57% akan mengurangi margin mereka. Namun, setelah beberapa kali dilakukan public hearing dan mendapat penjelasan yang komprehensif, pengusaha mulai merespon secara positif pengenaan cukai ini karena secara tidak langsung industri vape ini diakui dan legal.

 

Alasan Pengenaan Cukai Untuk Rokok Elektrik Vape

Kanal

You May Also Like

Tentang : Kanal Pengetahuan

Sekadar berbagi informasi dan pengetahuan sekitar kita secara singkat dan sederhana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *