Saatnya Beralih Ke Customs Declaration Online

Declaration Online (CD) atau Deklarasi Pabean adalah formulir yang mencantumkan rincian barang yang diberikan kepada penumpang pesawat dari luar negeri. Lembar Customs Declaration ini menggambarkan barang bawaan yang dibawa oleh penumpang ketika akan memasuki wilayah pabean. Customs Declaration  dibuat untuk mempermudah petugas bea cukai dalam menjaga dan melindungi masyarakat dari…

Selengkapnya »

Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pelunasan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04.2018 tentang Pelunasan Cukai ditetapkan dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengakomodir perkembangan teknologi dan selera konsumen BKC. Peraturan ini juga untuk meningkatkan pelayanan di bidang cukai dan tertibnya administrasi keuangan dalam hal penyempurnaan ketentuan pelunasan cukai dengan cara pembayaran dan ketentuan pelunasan cukai dengan cara pelekatan…

Selengkapnya »

Pusat Logistik Berikat (PLB)

Pengertian Pusat Logistik Berikat (PLB) secara umum adalah tempat penimbunan barang asal luar daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah Pabean dalam jangka waktu tertentu, serta dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana. Tujuan dari Pusat Logistik Berikat adalah untuk memangkas supply chain logistik yaitu dengan…

Selengkapnya »

Pengurusan Perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)

Bisnis atau usaha rumahan merupakan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dijalankan dari rumah sebagai pusat kegiatan. Bisnis rumahan semakin berkembang dan menjadi salah satu penunjang perekonomian nasional Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengusaha di Indonesia adalah pengusaha kecil dan menengah termasuk pelaku bisnis rumahan (usaha rumahan). Banyak keuntungan dengan…

Selengkapnya »

Kemudahan dan Insentif Untuk Industri Hijau

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan industri yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah industri hijau, di Indonesia semakin kuat dengan memberikan beragam kemudian dan insentif. Kebijakan ini diharapkan menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Bahkan pemerintah juga menawarkan beberapa proyek industri hijau. Ada sembilan jenis industri hijau…

Selengkapnya »

Peraturan Menteri Keuangan Tentang Toko Bebas Bea

Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, yang mengatur Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal kedatangan bandar udara internasional di kawasan pabean. Oleh karena itu, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 Tentang…

Selengkapnya »

Peraturan Pembawaan Uang Tunai Dan Atau Instrumen Pembayaran Lain

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Dan Pengawasan, Indikator Yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai Dan / Atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif Dan Penyetoran Ke Kas Negara. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini pada dasarnya mengatur pengawasan terhadap pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain pada…

Selengkapnya »

Percepat Ekspor Obat dengan Aplikasi e-CPP

Obat yang akan diekspor ke luar negeri, harus melalui serangkaian proses evaluasi untuk menjamin khasiat, keamanan, dan mutu obat tersebut. Salah satu persyaratan administratif ekspor obat yaitu Certificate of Pharmaceutical Product (CPP), yang merupakan surat keterangan ekspor yang diterbitkan oleh Badan POM. CPP berisi informasi lengkap produk obat, status registrasi…

Selengkapnya »

Pengertian dan Penanganan Rokok Ilegal

Pengertian rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Contoh rokok ilegal, antara lain: Rokok tanpa dilekati pita cukai Rokok dilekati cukai palsu Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukkannya…

Selengkapnya »

Peraturan Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 Tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha ini ditetapkan guna mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, antara lain: 1. Latar belakang diterbitkannya peraturan  Berdasarkan Peraturan Presiden…

Selengkapnya »