Percepat Ekspor Obat dengan Aplikasi e-CPP
Obat yang akan diekspor ke luar negeri, harus melalui serangkaian proses evaluasi untuk menjamin khasiat, keamanan, dan mutu obat tersebut. Salah satu persyaratan administratif ekspor obat yaitu Certificate of Pharmaceutical Product (CPP), yang merupakan surat keterangan ekspor yang diterbitkan oleh Badan POM. CPP berisi informasi lengkap produk obat, status registrasi…
Selengkapnya »Pengertian dan Penanganan Rokok Ilegal
Pengertian rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Contoh rokok ilegal, antara lain: Rokok tanpa dilekati pita cukai Rokok dilekati cukai palsu Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukkannya…
Selengkapnya »Peraturan Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 Tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha ini ditetapkan guna mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, antara lain: 1. Latar belakang diterbitkannya peraturan Berdasarkan Peraturan Presiden…
Selengkapnya »Peraturan Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Dalam rangka mendorong pertumbuhan tingkat perekonomian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan mendukung pelaksanaan pengembangan kegiatan usaha di KPBPB secara optimal dan berdaya saing, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan harmonisasi ketentuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB. Untuk itu ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/…
Selengkapnya »Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan
Wilayah Indonesia yang terbentang luas dan kekayaan alam yang melimpah harus dijaga sebagai “warisan” bagi setiap generasi berikut. Keberadaan lahan pertanian di Indonesia seakan semakin menyempit seiring dengan pesatnya pembangunan yang juga merambah hingga daerah pedesaan. Pengalihan fungsi lahan pertanian tidak hanya sekadar untuk pembangunan perumahan dan pemukiman tapi juga…
Selengkapnya »Kenali Ciri-Ciri Penipuan Impor Barang Kiriman
Ada sebuah kasus yang berhubungan dengan impor barang kiriman. Sebut saja Devia yang berkenalan dengan David Mark seorang pria yang mengaku sebagai pengusaha keturunan Indonesia Amerika lewat media sosial facebook. Singkat cerita, setelah perkenalan dan menjalin komunikasi yang intens, David berkata bahwa ia ingin mengirimkan uang sebanyak $5000 untuk Devia…
Selengkapnya »Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk
Nilai Pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya. Nilai pabean digunakan untuk menghitung bea masuk jika tarif yang digunakan berdasarkan tarif advalorum (persentase). Besar kecilnya pungutan pabean impor sangat tergantung dari besar kecilnya nilai pabean dan tarif yang dikenakan atas…
Selengkapnya »Permohonan Pembukaan Blokir Importir/Eksportir
Sebuah perusahaan yang menjual barang impor bermaksud melakukan kegiatan kepabeanan berupa impor, namun setelah mengajukan dokumen PIB, terbit respon penolakan dengan alasan perusahaan diblokir karena tidak melakukan aktifitas selama 12 bulan dan tidak melakukan penyesuaian API sesuai dengan Permendag 70 tahun 2015. Langkah apa yang harus dilakukan perusahaan tersebut terkait…
Selengkapnya »Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI)
Untuk lebih mempercepat proses customs clearance, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan peraturan mengenai penetapan klasifikasi barang sebelum impor. Peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa dan menyeragamkan penetapan klasifikasi barang. Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI) adalah penetapan klasifikasi barang impor sebelum penyerahan…
Selengkapnya »Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2017
Sampai dengan pertengahan tahun 2017, pemerintah RI belum menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian penentuan besarnya gaji pokok PNS tahun 2017 masih sama dengan tahun 2015 dan 2916 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2015 yaitu tentang Perubahan Ketujuh belas atas peraturan Pemerintah Nomor…
Selengkapnya »