
Pengertian dan Penanganan Rokok Ilegal
Pengertian rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Contoh…
Selanjutnya »
Peraturan Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 Tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha ini ditetapkan guna mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Adapun…
Selanjutnya »
Peraturan Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Dalam rangka mendorong pertumbuhan tingkat perekonomian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan mendukung pelaksanaan pengembangan kegiatan usaha di KPBPB secara optimal dan berdaya saing, maka perlu dilakukan penyempurnaan…
Selanjutnya »
Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan
Wilayah Indonesia yang terbentang luas dan kekayaan alam yang melimpah harus dijaga sebagai “warisan” bagi setiap generasi berikut. Keberadaan lahan pertanian di Indonesia seakan semakin menyempit seiring dengan pesatnya pembangunan…
Selanjutnya »
Kenali Ciri-Ciri Penipuan Impor Barang Kiriman
Ada sebuah kasus yang berhubungan dengan impor barang kiriman. Sebut saja Devia yang berkenalan dengan David Mark seorang pria yang mengaku sebagai pengusaha keturunan Indonesia Amerika lewat media sosial facebook….
Selanjutnya »
Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk
Nilai Pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya. Nilai pabean digunakan untuk menghitung bea masuk jika tarif yang digunakan berdasarkan…
Selanjutnya »
Permohonan Pembukaan Blokir Importir/Eksportir
Sebuah perusahaan yang menjual barang impor bermaksud melakukan kegiatan kepabeanan berupa impor, namun setelah mengajukan dokumen PIB, terbit respon penolakan dengan alasan perusahaan diblokir karena tidak melakukan aktifitas selama 12…
Selanjutnya »
Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI)
Untuk lebih mempercepat proses customs clearance, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan peraturan mengenai penetapan klasifikasi barang sebelum impor. Peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum…
Selanjutnya »