Kemudahan dan Insentif Untuk Industri Hijau
Komitmen pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan industri yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah industri hijau, di Indonesia semakin kuat dengan memberikan beragam kemudian dan insentif. Kebijakan ini diharapkan menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Bahkan pemerintah juga menawarkan beberapa proyek industri hijau. Ada sembilan jenis industri hijau…
Selengkapnya »
CSR Untuk Program Kemiskinan dan Sosial
Program CSR (Corporate Social Responsibility) secara tidak langsung dinilai dapat membantu bahkan memperkuat program-program pemerintah yang memiliki keterbatasan. Ada potensi besar untuk anggaran CSR dari perusahaan swasta dan negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sosial. Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan…
Selengkapnya »
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Toko Bebas Bea
Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, yang mengatur Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal kedatangan bandar udara internasional di kawasan pabean. Oleh karena itu, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 Tentang…
Selengkapnya »
Merek dan Nasionalisme Produk Indonesia
Rasa nasionalisme harus dibangun oleh setiap manusia yang mengatasnamakan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Misalkan, industri nasional yang namanya sudah mendunia memiliki tanggungjawab untuk membawa dan mengenalkan nama Indonesia ke dunia internasional lewat produk-produk yang dihasilkan. Yang tak kalah penting adalah bangsa ini juga harus memiliki kebanggaan akan produk lokal…
Selengkapnya »
Menumbuhkan Budaya Bayar Pajak
Tidak adanya itikad baik seseorang untuk membayar pajak banyak dinilai karena budaya sadar pajak masih belum “akrab” di tengah masyarakat. Membayar pajak masih dianggap sebagai kewajiban semata antara rakyat kepada negaranya atau hanya sebatas pengaman bagi penerimaan negara karena pajak adalah bagian dari sistem ekonomi negara. Beda dengan pandangan orang-orang…
Selengkapnya »
Peraturan Pembawaan Uang Tunai Dan Atau Instrumen Pembayaran Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Dan Pengawasan, Indikator Yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai Dan / Atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif Dan Penyetoran Ke Kas Negara. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini pada dasarnya mengatur pengawasan terhadap pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain pada…
Selengkapnya »
Penandaan Label Produk Pangan
Penandaan pada label ini selalu digunakan dalam penilaian untuk setiap produk pangan yang akan diedarkan di Indonesia. Bagian utama label adalah bagian dari label yang memuat keterangan paling penting untuk diketahui konsumen. Pada label pangan yang dikemas untuk diperdagangkan harus dicantumkan keterangan mengenai : 1. Nama Produk dan Nama Dagang. …
Selengkapnya »
Percepat Ekspor Obat dengan Aplikasi e-CPP
Obat yang akan diekspor ke luar negeri, harus melalui serangkaian proses evaluasi untuk menjamin khasiat, keamanan, dan mutu obat tersebut. Salah satu persyaratan administratif ekspor obat yaitu Certificate of Pharmaceutical Product (CPP), yang merupakan surat keterangan ekspor yang diterbitkan oleh Badan POM. CPP berisi informasi lengkap produk obat, status registrasi…
Selengkapnya »
Pengertian dan Penanganan Rokok Ilegal
Pengertian rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Contoh rokok ilegal, antara lain: Rokok tanpa dilekati pita cukai Rokok dilekati cukai palsu Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukkannya…
Selengkapnya »
Peraturan Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 Tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha ini ditetapkan guna mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, antara lain: 1. Latar belakang diterbitkannya peraturan Berdasarkan Peraturan Presiden…
Selengkapnya »
Pengertian Kemasan, Mengemas dan Pengemasan
Kemasan telah dikenal sejak di zaman purbakala. Orang-orang primitif menggunakan kulit binatang dan daun maupun akar tumbuhan untuk wadah buah-buahan yang dipungut dari hutan. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka bahan kemasan telah terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca, tetapi masih bersifat sederhana terkesan apa adanya. Budaya…
Selengkapnya »
Program Perizinan Online Kepabeanan
Perkembangan perekonomian dunia yang kian hari kian pesat, tentunya membutuhkan strategi dan kebijakan yang jitu agar perekonomian dalam negeri dapat terus tumbuh mengikuti tren yang ada saat ini. Kemudahan, kecepatan, dan ketersediaan bahan baku menjadi prioritas utama dalam perdagangan agar mendukung iklim investasi dan perdagangan dalam negeri. Persaingan yang kian…
Selengkapnya »