Rebranding Kawasan Berikat di Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan aturan baru tentang Kawasan Berikat (KB) yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor. DJBC bermaksud untuk melakukan rebranding terhadap Kawasan Berikat….
Selanjutnya »
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pelunasan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04.2018 tentang Pelunasan Cukai ditetapkan dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengakomodir perkembangan teknologi dan selera konsumen BKC. Peraturan ini juga untuk meningkatkan pelayanan di bidang cukai…
Selanjutnya »
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Toko Bebas Bea
Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, yang mengatur Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal…
Selanjutnya »
Peraturan Pembawaan Uang Tunai Dan Atau Instrumen Pembayaran Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Dan Pengawasan, Indikator Yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai Dan / Atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif Dan Penyetoran Ke…
Selanjutnya »
Peraturan Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 Tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha ini ditetapkan guna mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Adapun…
Selanjutnya »
Peraturan Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Dalam rangka mendorong pertumbuhan tingkat perekonomian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan mendukung pelaksanaan pengembangan kegiatan usaha di KPBPB secara optimal dan berdaya saing, maka perlu dilakukan penyempurnaan…
Selanjutnya »