Rebranding Kawasan Berikat di Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan aturan baru tentang Kawasan Berikat (KB) yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor. DJBC bermaksud untuk melakukan rebranding terhadap Kawasan Berikat. Pengertian rebranding dapat dimaknai proses penciptaan kembali terhadap brand image/citra yang baru dan menghubungkan pikiran pembuat kebijakan kepada pengguna jasa. Jadi…
Selengkapnya »
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pelunasan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04.2018 tentang Pelunasan Cukai ditetapkan dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengakomodir perkembangan teknologi dan selera konsumen BKC. Peraturan ini juga untuk meningkatkan pelayanan di bidang cukai dan tertibnya administrasi keuangan dalam hal penyempurnaan ketentuan pelunasan cukai dengan cara pembayaran dan ketentuan pelunasan cukai dengan cara pelekatan…
Selengkapnya »
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Toko Bebas Bea
Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, yang mengatur Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal kedatangan bandar udara internasional di kawasan pabean. Oleh karena itu, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 Tentang…
Selengkapnya »
Peraturan Pembawaan Uang Tunai Dan Atau Instrumen Pembayaran Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Dan Pengawasan, Indikator Yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai Dan / Atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif Dan Penyetoran Ke Kas Negara. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini pada dasarnya mengatur pengawasan terhadap pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain pada…
Selengkapnya »
Peraturan Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 Tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha ini ditetapkan guna mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, antara lain: 1. Latar belakang diterbitkannya peraturan Berdasarkan Peraturan Presiden…
Selengkapnya »
Peraturan Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Dalam rangka mendorong pertumbuhan tingkat perekonomian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan mendukung pelaksanaan pengembangan kegiatan usaha di KPBPB secara optimal dan berdaya saing, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan harmonisasi ketentuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB. Untuk itu ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/…
Selengkapnya »